{"id":7069,"date":"2026-10-20T14:27:28","date_gmt":"2026-10-20T07:27:28","guid":{"rendered":"https:\/\/forwarder.ai\/blog\/?p=7069"},"modified":"2026-10-20T14:28:28","modified_gmt":"2026-10-20T07:28:28","slug":"arah-kebijakan-gerai-maritim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forwarder.ai\/blog\/arah-kebijakan-gerai-maritim\/","title":{"rendered":"Apa Arah Kebijakan Gerai Maritim untuk Tahun 2027?"},"content":{"rendered":"

Biaya pengiriman yang tinggi masih menjadi tantangan dalam mendistribusikan barang ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama daerah yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut dapat membuat harga kebutuhan sehari-hari lebih mahal dan pasokannya kurang stabil di wilayah terpencil. Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjalankan program Gerai Maritim guna memperlancar distribusi barang sekaligus mengurangi kesenjangan harga antarwilayah.<\/p>\n

Menjelang 2027, arah pengembangan program ini tidak lagi sebatas memperlancar pengangkutan barang, melainkan juga menyoroti efisiensi jaringan distribusi, pemanfaatan data, integrasi sistem logistik, hingga optimalisasi muatan balik. Lantas, bagaimana arah kebijakan tersebut dapat memengaruhi kegiatan perdagangan dan pengiriman antarpulau? Yuk, kita bahas selengkapnya dalam artikel ini!<\/p>\n

Peran Gerai Maritim dalam Menyalurkan Barang Pokok dan Penting ke Wilayah 3TP<\/h2>\n
\"Apa
Apa Arah Kebijakan Gerai Maritim untuk Tahun 2027? (magnific)<\/figcaption><\/figure>\n

Gerai Maritim adalah program Kemendag yang memfasilitasi distribusi produk kebutuhan pokok hingga barang penting menuju wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Program ini memanfaatkan layanan angkutan bersubsidi pemerintah untuk mengurangi biaya pengiriman ke wilayah dengan keterbatasan akses logistik. Komoditasnya mencakup beras, minyak goreng, gula, pupuk, hingga bahan bangunan.<\/p>\n

Pelaksanaan angkutan barang bersubsidi ke wilayah 3TP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan sejumlah pihak dengan tanggung jawab berbeda, yakni:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pihak<\/th>\nPeran Utama<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Kementerian Perdagangan<\/td>\nMendata kebutuhan barang, memantau harga, serta mengevaluasi distribusi<\/td>\n<\/tr>\n
Kementerian Perhubungan<\/td>\nMenyediakan dukungan angkutan dan subsidi transportasi<\/td>\n<\/tr>\n
Pemerintah Daerah<\/td>\nMemantau kebutuhan, harga, dan perkembangan perdagangan setempat<\/td>\n<\/tr>\n
Operator Transportasi<\/td>\nMenyediakan sarana angkutan dan menjalankan layanan pengiriman<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Baca juga:<\/strong> Sejarah Tol Laut, Pengertian, Cara Kerja, dan Perkembangannya<\/a><\/p>\n

Mengapa Kemendag Menekankan Efisiensi Jaringan Distribusi dalam Arah Gerai Maritim 2027?<\/h2>\n

Pengiriman menuju wilayah 3TP sering melewati beberapa tahapan, mulai dari gudang pemasok, pelabuhan, hingga distribusi lanjutan ke daerah tujuan. Setiap perpindahan membutuhkan biaya penanganan dan transportasi yang memengaruhi harga jual barang di wilayah tujuan. Jadwal pengiriman yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat memperpanjang waktu tunggu dan meningkatkan biaya distribusi. Di sisi lain, penggunaan kapasitas angkutan yang tidak optimal turut mengurangi efisiensi operasional.<\/p>\n

Pada 2027, Kemendag akan berfokus pada peningkatan efisiensi jaringan distribusi untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan kepastian waktu pengiriman. Upaya tersebut perlu mempertimbangkan kesesuaian antara volume pengiriman, kebutuhan daerah, dan kapasitas penyimpanan. Pasokan yang terlalu sedikit berisiko menimbulkan kelangkaan, sedangkan pengiriman berlebih dapat meningkatkan ongkos penyimpanan.<\/p>\n

Rencana Pemanfaatan Data Kebutuhan Daerah, Harga Barang, dan Kapasitas Angkutan pada 2027<\/h2>\n

Kementerian Perdagangan RI mengusung pendekatan data-driven control tower<\/em>, yaitu pengendalian distribusi yang memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan membantu pemerintah menentukan komoditas prioritas serta menyesuaikan pengiriman dengan kondisi pasar.<\/p>\n

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Kemendag berencana memanfaatkan sejumlah data, di antaranya:<\/p>\n