{"id":610,"date":"2026-08-27T09:16:00","date_gmt":"2026-08-27T02:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forwarder.ai\/blog\/?p=610"},"modified":"2026-08-27T09:31:16","modified_gmt":"2026-08-27T02:31:16","slug":"delivery-duty-paid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forwarder.ai\/blog\/delivery-duty-paid\/","title":{"rendered":"Delivery Duty Paid: Solusi atau Beban Bagi Pelaku Logistik?"},"content":{"rendered":"

DDP adalah aturan Incoterms di mana penjual menanggung seluruh biaya, risiko, dan pengurusan bea cukai sampai barang tiba di alamat tujuan yang disepakati, termasuk bea masuk dan pajak impor di negara pembeli.<\/p>\n

Aturan ini diterbitkan International Chamber of Commerce (ICC) lewat Incoterms 2020. Dari 11 term yang ada, DDP menempatkan beban paling besar di sisi penjual.<\/p>\n

Ada satu hal yang jarang dijelaskan: di Indonesia, istilah DDP punya dua makna yang tidak sama persis. Satu versi ICC, satu lagi versi peraturan kepabeanan. Perbedaan ini yang sering bikin salah paham di meja negosiasi.<\/p>\n

Apa Itu DDP dalam Incoterms 2020 dan Apa Kepanjangannya?<\/h2>\n

Delivered Duty Paid adalah<\/strong> kepanjangan resmi dari DDP menurut ICC. Term ini berlaku untuk semua moda transportasi, baik laut, udara, darat, maupun kombinasinya.<\/p>\n

Titik penyerahan DDP ada di lokasi tujuan yang disebut dalam kontrak. Sampai titik itu, risiko kehilangan dan kerusakan barang ada di penjual.<\/p>\n

Satu detail teknis yang sering dilewatkan: barang diserahkan dalam kondisi siap dibongkar di atas alat angkut. Pembongkaran itu sendiri tetap urusan pembeli, kecuali disepakati lain di kontrak.<\/p>\n

Kenapa Ada Dua Ejaan, Delivered dan Delivery?<\/h3>\n

ICC menulis term ini sebagai “Delivered Duty Paid”. Ejaan itu yang benar secara Incoterms.<\/p>\n

Tapi peraturan kepabeanan Indonesia menulisnya “Delivery Duty Paid”. Ejaan ini muncul di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02\/BC\/2020 dan ikut terbawa ke banyak dokumen serta artikel lokal.<\/p>\n

Keduanya merujuk pada singkatan yang sama, DDP. Yang berbeda justru cakupan maknanya, dan itu dibahas lebih jauh di bagian regulasi Indonesia.<\/p>\n

Di Mana Posisi DDP di Antara Incoterms Lain?<\/h3>\n

Kalau 11 aturan Incoterms disusun berdasarkan beban penjual, DDP ada di ujung paling berat. Ujung yang berlawanan adalah EXW, di mana penjual cukup menyiapkan barang di gudangnya sendiri.<\/p>\n

Di tengah ada FOB, yang membuat kewajiban penjual berhenti begitu barang naik ke kapal di pelabuhan asal. Kalau kamu mau membandingkan langsung, baca dulu penjelasan tentang posisi FOB yang justru sebaliknya<\/a> sebelum menyepakati term apa pun.<\/p>\n

Apa Saja Tanggung Jawab Penjual dan Pembeli dalam Shipment DDP?<\/h2>\n

Dalam shipment DDP, hampir seluruh rantai tanggung jawab jatuh ke penjual. Pembeli praktis hanya punya dua kewajiban di ujung perjalanan.<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Tahap<\/th>\nPenjual<\/th>\nPembeli<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Pengemasan dan dokumen jual beli<\/td>\nYa<\/td>\nTidak<\/td>\n<\/tr>\n
Bea cukai ekspor di negara asal<\/td>\nYa<\/td>\nTidak<\/td>\n<\/tr>\n
Ongkos angkut utama<\/td>\nYa<\/td>\nTidak<\/td>\n<\/tr>\n
Bea cukai impor di negara tujuan<\/td>\nYa<\/td>\nTidak<\/td>\n<\/tr>\n
Bea masuk dan pajak impor<\/td>\nYa<\/td>\nTidak<\/td>\n<\/tr>\n
Risiko rusak atau hilang sampai titik tujuan<\/td>\nYa<\/td>\nTidak<\/td>\n<\/tr>\n
Pembongkaran di lokasi tujuan<\/td>\nTidak<\/td>\nYa<\/td>\n<\/tr>\n
Menerima barang di titik yang disepakati<\/td>\nTidak<\/td>\nYa<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

FedEx mencatat bahwa dalam transaksi DDP, kerusakan atau kehilangan di perjalanan ditanggung penjual. Setelah barang diserahkan, tanggung jawab berpindah ke pembeli.<\/p>\n

Asuransi kargo tidak diwajibkan secara eksplisit dalam DDP. Karena penjual yang menanggung risiko, biasanya dia yang berinisiatif mengasuransikan demi melindungi dirinya sendiri.<\/p>\n

Siapa yang Bayar Bea Masuk dan Pajak Impor?<\/h2>\n

Dalam skema DDP, penjual yang membayar bea masuk dan pajak impor. Ini yang membedakan DDP dari hampir semua Incoterms lain.<\/p>\n

Konsekuensinya, harga yang tertera di invoice sudah merupakan harga akhir. Pembeli tidak akan menerima tagihan susulan dari kurir atau petugas pabean saat barang tiba.<\/p>\n

Perlu dicatat, “penjual yang bayar” tidak sama dengan “pembeli tidak menanggung biayanya”. Penjual hampir selalu menghitung ulang komponen itu ke dalam harga jual.<\/p>\n

Jadi pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang membayar, melainkan siapa yang menanggung risiko kalau angkanya meleset. Jawabannya tetap penjual.<\/p>\n

Apa Perbedaan DAP dan DDP?<\/h2>\n

Perbedaan DAP dan DDP hanya ada di satu titik: siapa yang mengurus dan membayar impor. Selebihnya, dua aturan ini nyaris identik.<\/p>\n

ICC menjelaskan bahwa pada DAP maupun DDP, penjual sama-sama mengantar barang ke tujuan yang disepakati dan menanggung risiko selama perjalanan. Yang membedakan, pada DAP urusan izin impor beserta pungutannya beralih ke pembeli.<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Aspek<\/th>\nDAP (Delivered at Place)<\/th>\nDDP (Delivered Duty Paid)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Ongkos angkut ke tujuan<\/td>\nPenjual<\/td>\nPenjual<\/td>\n<\/tr>\n
Risiko selama perjalanan<\/td>\nPenjual<\/td>\nPenjual<\/td>\n<\/tr>\n
Izin dan dokumen impor<\/td>\nPembeli<\/td>\nPenjual<\/td>\n<\/tr>\n
Bea masuk dan pajak impor<\/td>\nPembeli<\/td>\nPenjual<\/td>\n<\/tr>\n
Pembongkaran di tujuan<\/td>\nPembeli<\/td>\nPembeli<\/td>\n<\/tr>\n
Cocok untuk<\/td>\nPembeli yang punya izin impor sendiri<\/td>\nPembeli yang ingin terima beres<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

FedEx menyarankan penjual mempertimbangkan DAP ketika ada potensi hambatan izin impor di negara tujuan. Alasannya sederhana, beberapa negara mewajibkan importir punya perwakilan lokal.<\/p>\n

Kalau term yang ditawarkan supplier bukan DAP maupun DDP melainkan CIF, konsekuensinya lagi-lagi berbeda. Pelajari skema CIF dan cara kerjanya<\/a> supaya kamu tahu di mana titik peralihan risikonya.<\/p>\n

Apa Bedanya DDU dan DDP?<\/h2>\n

DDU sudah tidak berlaku. ICC menghapus Delivered Duty Unpaid dari daftar resmi saat menerbitkan Incoterms 2010, dan menggantinya dengan DAP.<\/p>\n

Secara isi, DDU dan DAP praktis sama: penjual mengantar sampai tujuan, pembeli mengurus impor dan pungutannya. Penggantian itu dilakukan demi kejelasan istilah.<\/p>\n

Masalahnya, DDU masih sering muncul di kuotasi supplier, template invoice lama, dan percakapan sehari-hari. Kalau kamu menemukannya, artikan sebagai DAP dan jangan menuliskannya di kontrak baru.<\/p>\n

Jadi kalau ada yang bertanya beda DDU dan DDP, jawabannya dua lapis. Lapis pertama, DDU tidak memasukkan bea masuk sementara DDP memasukkannya. Lapis kedua, DDU sendiri sudah pensiun lebih dari satu dekade.<\/p>\n

Bagaimana Aturan Delivery Duty Paid dalam Impor Barang Kiriman di Indonesia?<\/h2>\n

Delivery Duty Paid adalah<\/strong> penyertaan bea masuk dan\/atau pajak dalam rangka impor ke dalam harga barang yang tercantum pada Platform. Definisi ini tertulis di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02\/BC\/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.<\/p>\n

Baca ulang definisinya. Ini bukan aturan pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli seperti versi ICC.<\/p>\n

Yang diatur adalah mekanisme penagihan: pungutan negara ditarik di muka lewat harga yang muncul di marketplace, bukan ditagihkan lagi saat barang sampai. Skema ini berlaku untuk barang kiriman e-commerce dan memerlukan persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan Penyedia Platform Marketplace.<\/p>\n

Artinya, arti DDP dalam pengiriman barang bisa berubah tergantung siapa lawan bicaramu. Kalau yang bicara supplier luar negeri, dia merujuk Incoterms. Kalau yang bicara petugas pabean atau tim marketplace, dia merujuk skema pembayaran barang kiriman.<\/p>\n

Regulasi yang Perlu Kamu Cek<\/h3>\n
    \n
  1. PMK Nomor 96 Tahun 2023<\/strong> tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, aturan induk yang berlaku saat ini.<\/li>\n
  2. PMK Nomor 4 Tahun 2025<\/strong>, perubahan kedua atas PMK 96\/2023, berlaku sejak 5 Maret 2025.<\/li>\n
  3. PER-02\/BC\/2020<\/strong>, petunjuk pelaksana yang memuat definisi DDP versi kepabeanan, sudah pernah diubah lewat PER-14\/BC\/2022.<\/li>\n<\/ol>\n

    Satu catatan kehati-hatian. PER-02\/BC\/2020 dibuat sebagai pelaksana PMK 199\/PMK.010\/2019, sedangkan aturan induk itu sudah digantikan PMK 96\/2023. Saya belum menemukan konfirmasi apakah Perdirjen tersebut sudah diperbarui, jadi sebaiknya kamu verifikasi status terkininya ke Bea Cukai sebelum menyandarkan keputusan bisnis padanya.<\/p>\n

    Siapa yang Dianggap Importir?<\/h3>\n

    Menurut ketentuan barang kiriman hasil transaksi marketplace, pihak yang diperlakukan sebagai importir bisa berupa penyelenggara perdagangan dalam negeri, badan usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan penyelenggara luar negeri, atau penerima barang itu sendiri.<\/p>\n

    Opsi terakhir yang berbahaya. Pembeli akhir bisa otomatis berstatus importir di mata hukum kepabeanan, lengkap dengan kewajiban menyelesaikan bea masuk dan pajak impor, meski dia merasa cuma belanja online. Detailnya bisa kamu dalami di pembahasan status consignee dalam aturan kepabeanan barang kiriman<\/a>.<\/p>\n

    Berapa Biaya yang Harus Dihitung Penjual dalam Skema DDP?<\/h2>\n

    Harga DDP bukan sekadar harga barang ditambah ongkos kirim. Ada tujuh komponen yang perlu masuk hitungan sebelum kamu berani mengunci angka.<\/p>\n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Komponen<\/th>\nKeterangan<\/th>\nBisa Dihitung di Muka?<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Harga barang<\/td>\nNilai transaksi di gudang penjual<\/td>\nYa<\/td>\n<\/tr>\n
    Angkutan dan handling asal<\/td>\nTrucking, THC, dokumen ekspor<\/td>\nYa<\/td>\n<\/tr>\n
    Freight internasional<\/td>\nTarif laut, udara, atau darat<\/td>\nYa, tapi fluktuatif<\/td>\n<\/tr>\n
    Asuransi kargo<\/td>\nOpsional dalam DDP, praktis wajib bagi penjual<\/td>\nYa<\/td>\n<\/tr>\n
    Bea masuk<\/td>\nTergantung klasifikasi barang dan negara asal<\/td>\nYa, kalau HS Code sudah pasti<\/td>\n<\/tr>\n
    Pajak impor<\/td>\nPPN dan, untuk kasus tertentu, PPh<\/td>\nYa<\/td>\n<\/tr>\n
    Biaya tak terduga<\/td>\nStorage, demurrage, koreksi nilai pabean<\/td>\nTidak<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Baris terakhir itu yang memakan margin. Kalau kamu ingin memetakan seluruh pos pengeluaran secara lebih rapi, lihat rincian jenis biaya logistik yang perlu masuk hitungan<\/a>.<\/p>\n

    Tarif Bea Masuk Barang Kiriman ke Indonesia<\/h3>\n

    Untuk barang kiriman dengan nilai pabean sampai FOB USD 3 per penerima per kiriman, bea masuk dibebaskan dan PPh tidak dipungut. PPN tetap ditagih.<\/p>\n

    Di atas FOB USD 3 sampai USD 1.500, tarif bea masuk umum adalah 7,5 persen dan PPh dikecualikan. Beberapa komoditas dikecualikan dari tarif umum ini.<\/p>\n

    PMK Nomor 4 Tahun 2025 menyederhanakan tarif komoditas tertentu menjadi tiga kelompok: 0 persen untuk buku, 15 persen untuk kosmetik, besi baja, dan jam tangan, serta 25 persen untuk tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda.<\/p>\n

    Tarif mana yang berlaku ditentukan klasifikasi barang. Karena itu, memastikan HS Code barangmu<\/a> sudah benar adalah langkah pertama sebelum menghitung apa pun.<\/p>\n

    Ilustrasi Perhitungan<\/h3>\n

    Anggap sebuah kiriman kategori umum punya nilai pabean Rp1.600.000. Angka ini sudah termasuk harga barang, asuransi, dan ongkos angkut.<\/p>\n