{"id":2695,"date":"2026-06-18T08:17:30","date_gmt":"2026-06-18T01:17:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forwarder.ai\/blog\/?p=2695"},"modified":"2026-06-18T21:02:06","modified_gmt":"2026-06-18T14:02:06","slug":"cara-membuat-bill-of-lading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forwarder.ai\/blog\/cara-membuat-bill-of-lading\/","title":{"rendered":"Pengertian Bill of Lading, Fungsi, dan Cara Membuatnya"},"content":{"rendered":"

Bill of lading adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau freight forwarder sebagai bukti bahwa barang telah diterima untuk diangkut melalui jalur laut.<\/p>\n

Dokumen ini juga berfungsi sebagai kontrak pengangkutan dan bukti kepemilikan kargo yang sah secara hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<\/p>\n

Bagi pelaku ekspor-impor, B\/L menjadi syarat utama untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan, mencairkan pembayaran Letter of Credit, dan menyelesaikan proses kepabeanan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<\/p>\n

Apa Itu Bill of Lading dan Apa Dasar Hukumnya di Indonesia?<\/h2>\n
\"Apa
Apa Itu Bill of Lading, Jenis, dan Komponennya (freepik)<\/figcaption><\/figure>\n

Bill of lading, atau yang dalam tradisi hukum dagang Indonesia disebut konosemen, adalah surat bertanggal yang diterbitkan pengangkut sebagai pernyataan bahwa barang telah diterima untuk diangkut ke tempat tujuan tertentu. Definisi ini bersumber dari Pasal 506 KUHD, peraturan dagang warisan kolonial yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini.<\/p>\n

Secara paralel, kerangka hukum pengangkutan laut modern di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini mengatur ketentuan angkutan perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan pelayaran secara menyeluruh, termasuk dasar legalitas dokumen pengangkutan seperti B\/L.<\/p>\n

Dasar Hukum Bill of Lading:<\/p>\n

    \n
  1. Pasal 506 KUHD<\/strong>, mendefinisikan konosemen sebagai surat bertanggal bukti penerimaan barang oleh pengangkut, berlaku saat ini sebagai warisan hukum dagang.<\/li>\n
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran<\/strong>, mengatur kerangka hukum angkutan laut secara umum, berlaku saat ini.<\/li>\n
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 716 K\/Pdt\/1984<\/strong>, menjadi yurisprudensi yang mengakui B\/L sebagai bukti perjanjian pengangkutan dan dasar pembatasan tanggung jawab pengangkut atas kerusakan barang.<\/li>\n<\/ol>\n

    Pengakuan B\/L sebagai perjanjian pengangkutan ini penting karena banyak transaksi logistik tidak dituangkan dalam kontrak tertulis terpisah. B\/L itu sendiri yang menjadi bukti tertulis utama dari kesepakatan antara shipper, carrier, dan consignee.<\/p>\n

    Apa Saja Fungsi Utama Bill of Lading?<\/h2>\n

    Bill of lading memiliki tiga fungsi hukum yang melekat secara bersamaan dalam satu dokumen. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri.<\/p>\n

    Tanda Terima Barang (Receipt of Goods)<\/h3>\n

    B\/L membuktikan bahwa carrier telah menerima barang dari shipper dalam kondisi dan jumlah tertentu. Catatan kondisi barang pada tahap ini menentukan status dokumen, apakah diterbitkan sebagai clean B\/L atau claused B\/L. Anda bisa membaca lebih lanjut tentang fungsi penting bill of lading dalam pengiriman barang<\/a> untuk memahami implikasinya pada klaim asuransi dan sengketa hukum.<\/p>\n

    Kontrak Pengangkutan (Contract of Carriage)<\/h3>\n

    B\/L berfungsi sebagai kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara pengirim, pengangkut, dan penerima. Isi kontrak mencakup rute, syarat penyerahan, serta batas tanggung jawab carrier atas kerusakan atau kehilangan barang selama pelayaran.<\/p>\n

    Dokumen Kepemilikan (Document of Title)<\/h3>\n

    Fungsi ini paling krusial karena siapa pun yang memegang B\/L asli berhak mengambil barang di pelabuhan tujuan. Sifat inilah yang membuat B\/L bisa diperjualbelikan atau dijadikan jaminan pembiayaan perdagangan oleh bank, tergantung jenis pengalihan haknya.<\/p>\n

    Siapa yang Menerbitkan Bill of Lading dan Siapa Saja Pihak yang Terlibat?<\/h2>\n

    Bill of lading dapat diterbitkan oleh dua jenis entitas, yaitu perusahaan pelayaran (carrier) atau freight forwarder<\/a> yang berperan sebagai NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier). Carrier menerbitkan Master Bill of Lading, sementara forwarder atau NVOCC menerbitkan House Bill of Lading kepada pemilik barang sebenarnya.<\/p>\n

    Selain penerbit, terdapat beberapa pihak lain yang namanya selalu tercantum dalam dokumen B\/L. Memahami peran masing-masing pihak membantu Anda menghindari kesalahan data yang berisiko menahan barang di pelabuhan.<\/p>\n