{"id":2616,"date":"2026-09-10T08:57:28","date_gmt":"2026-09-10T01:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forwarder.ai\/blog\/?p=2616"},"modified":"2026-09-23T15:03:04","modified_gmt":"2026-09-23T08:03:04","slug":"apakah-pajak-freight-forwarding-bisa-dikreditkan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forwarder.ai\/blog\/apakah-pajak-freight-forwarding-bisa-dikreditkan\/","title":{"rendered":"Apakah Pajak Freight Forwarding Bisa Dikreditkan? Ini Aturannya"},"content":{"rendered":"\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Jika yang dimaksud adalah PPN atau Pajak Masukan, pada prinsipnya bisa dikreditkan oleh PKP penerima jasa selama memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan. Pembatasan dalam skema PPN besaran tertentu berada di sisi PKP penyedia jasa: Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu tersebut tidak dapat dikreditkan oleh penyedia jasa.<\/p>\r\n

Jadi, pengguna jasa dan perusahaan freight forwarding<\/em> berada pada posisi pajak yang berbeda. Sebelum mencatat PPN pada tagihan sebagai biaya, tim finance perlu melihat status PKP, jenis transaksi, Faktur Pajak, serta ketentuan pengkreditannya.<\/p>\r\n

Siapa yang Bisa Mengkreditkan PPN Freight Forwarding?<\/h2>\r\n
\"Apakah
Apakah Freight Forwarding Bisa Dikreditkan Untuk Pajak (freepik)<\/figcaption><\/figure>\r\n

Posisi para pihak dapat diringkas sebagai berikut.<\/p>\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Pihak dalam Transaksi<\/th>\r\nPerlakuan Pajak Masukan<\/th>\r\nCatatan<\/th>\r\n<\/tr>\r\n<\/thead>\r\n
PKP penerima jasa freight forwarding<\/em><\/td>\r\nPada prinsipnya dapat dikreditkan<\/td>\r\nPengkreditan tetap harus memenuhi ketentuan Pajak Masukan yang berlaku.<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
Penerima jasa yang bukan PKP<\/td>\r\nTidak dikreditkan melalui mekanisme PPN<\/td>\r\nPenerima jasa yang bukan PKP tidak mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN.<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
PKP penyedia jasa freight forwarding<\/em><\/td>\r\nPajak Masukan terkait penyerahan JKP tertentu tidak dapat dikreditkan<\/td>\r\nPembatasan ini berlaku di sisi PKP yang menggunakan skema PPN besaran tertentu untuk penyerahan JKP tersebut.<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/div>\r\n

PP 44 Tahun 2022 menjelaskan bahwa PKP pembeli atau penerima jasa yang membayar PPN dengan besaran tertentu dapat mengkreditkan Pajak Masukan sesuai ketentuan pengkreditan Pajak Masukan. Pada sisi penyedia jasa, PMK 71\/PMK.03\/2022 mengatur bahwa PKP yang menyerahkan JKP tertentu dengan skema tersebut tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan JKP itu.<\/p>\r\n

Karena itu, pertanyaan \u201capakah pajak masukan atas jasa freight forwarding<\/em> dapat dikreditkan?\u201d perlu dijawab dari posisi penerima atau penyedia jasa, bukan dari tarif PPN-nya saja.<\/p>\r\n

Baca juga:<\/strong> Pahami Apa Itu Freight Cost, Cara Hitung, & Tips Menghematnya<\/a><\/p>\r\n

Kapan PPN 1,1% Berlaku pada Jasa Freight Forwarding?<\/h2>\r\n

Skema besaran tertentu dalam PMK 71\/PMK.03\/2022 berlaku untuk jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding<\/em> yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi atau freight charges<\/em><\/strong>. PMK tersebut mendefinisikan freight charges<\/em> sebagai biaya transportasi yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa dengan moda pesawat, kapal, kereta api, dan\/atau angkutan di jalan.<\/p>\r\n

Untuk transaksi yang masuk cakupan itu, PMK 11 Tahun 2025 mengubah formula besaran tertentu menjadi:<\/p>\r\n

10% \u00d7 11\/12 \u00d7 tarif PPN \u00d7 jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.<\/strong><\/p>\r\n

Dengan tarif PPN 12%, hasil efektif formulanya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih<\/strong>. Ketentuan peralihan PMK 11 Tahun 2025 juga menyatakan bahwa penyerahan yang menggunakan besaran tertentu sejak 1 Januari 2025 sampai sebelum PMK tersebut berlaku mengikuti ketentuan dalam PMK 11 Tahun 2025.<\/p>\r\n

Rujukan formulanya dapat dilihat pada PMK 11 Tahun 2025. PMK 53 Tahun 2025 memang mengubah PMK 11 Tahun 2025, tetapi perubahan tersebut menyasar Pasal 20, bukan Pasal 17 yang memuat perubahan formula PMK 71\/PMK.03\/2022.<\/p>\r\n

Baca juga:<\/strong> Peran Penting Freight Forwarder dalam Pengiriman Barang<\/a><\/p>\r\n

Apakah Faktur Pajak Kode 05 Bisa Dikreditkan?<\/h2>\r\n

Kode transaksi 05 digunakan untuk penyerahan BKP dan\/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Jadi, kode 05 menunjukkan skema pemungutan PPN yang digunakan pada transaksi tersebut.<\/p>\r\n

Kode transaksi ini bukan penentu tunggal apakah Pajak Masukan boleh dikreditkan<\/strong>. Untuk PKP penerima jasa, hak pengkreditan tetap mengikuti ketentuan Pajak Masukan. Dasar bahwa penerima jasa yang membayar PPN dengan besaran tertentu dapat mengkreditkan Pajak Masukan berasal dari PP 44 Tahun 2022, sedangkan penjelasan kode 05 dapat dilihat pada panduan kode transaksi Faktur Pajak DJP.<\/p>\r\n

Artinya, tim finance sebaiknya tidak langsung membebankan PPN sebagai biaya hanya karena Faktur Pajak memakai kode 05. Periksa dulu apakah Pajak Masukan tersebut memenuhi ketentuan pengkreditan.<\/p>\r\n

Contoh Pengkreditan PPN oleh PKP Penerima Jasa<\/h2>\r\n

Misalnya, PT A berstatus PKP dan menerima jasa freight forwarding<\/em> dengan tagihan Rp100.000.000. Diasumsikan transaksi tersebut masuk cakupan skema besaran tertentu karena tagihannya memuat freight charges<\/em>.<\/p>\r\n

PPN yang dipungut:<\/p>\r\n

1,1% \u00d7 Rp100.000.000 = Rp1.100.000.<\/strong><\/p>\r\n

Jika Pajak Masukan tersebut memenuhi ketentuan pengkreditan, PT A pada prinsipnya dapat mengkreditkan Rp1.100.000 sebagai Pajak Masukan. Contoh ini hanya menggambarkan mekanisme dasar. Struktur kontrak, rincian tagihan, fasilitas PPN, dan kondisi transaksi tertentu perlu diperiksa secara terpisah.<\/p>\r\n

Kapan Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan?<\/h2>\r\n

Adanya PPN pada tagihan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan. Beberapa hal yang perlu diperiksa adalah:<\/p>\r\n