Aturan Pajak Jasa <\/b>Freight Forwarding<\/i><\/b><\/h2>\n\n\n\n
Pemerintah menaruh perhatian khusus pada industri logistik sehingga aktivitas freight forwarding <\/i>termasuk Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, layanan ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).<\/p>\n\n\n\n
Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), meskipun pada praktiknya tidak selalu sesederhana \u201ctotal invoice <\/i>dikali 11%\u201d. Struktur penagihan menentukan cara menghitung pajaknya. Forwarder <\/i>bisa bertindak sebagai:<\/p>\n\n\n\n Perbedaan inilah yang akan mempengaruhi DPP. Adapun beberapa aturan yang menjadi dasar pengenaan pajak, di antaranya:<\/p>\n\n\n\n Baca Juga: <\/b>Apa Itu Freight Cost? Begini Cara Benar Menghitungnya<\/b><\/a><\/p>\n\n\n\n Dalam perpajakan freight forwarding, <\/i>umumnya terdapat dua jenis pajak, di antaranya:<\/p>\n\n\n\n Untuk jasa forwarding, <\/i>pemerintah menetapkan besaran tertentu, yaitu 1,1% <\/b>dari total tagihan bruto. Ada kalanya forwarder <\/i>hanya membayarkan biaya tertentu atas nama Anda, lalu menagihnya kembali sesuai jumlah aslinya. Nah, dalam situasi seperti ini, perhitungan pajaknya bisa berbeda, tergantung bagaimana rincian tagihan dan metode penagihannya.<\/p>\n\n\n\n PPh 23 adalah pajak atas penghasilan pihak forwarder. <\/i>Anda sebagai pengguna jasa wajib memotong 2% dari nilai jasa sebelum melakukan pembayaran dan menyetorkannya pada negara. Namun, pastikan mitra forwarder <\/i>memiliki NPWP, karena jika tidak Anda terpaksa memotong tarif dua kali lipat, yaitu 4%.<\/p>\n\n\n\n Ada dua metode penagihan pajak dalam freight forwarding, <\/i>yaitu:<\/p>\n\n\n\n Pada metode ini, forwarder <\/i>hanya membayarkan biaya tertentu atas nama klien, lalu menagihnya kembali sesuai nominal asli, tanpa mengambil margin dari komponen tersebut. Sebagai contoh, forwarder <\/i>membayar biaya kapal ke perusahaan pelayaran sebesar Rp50 juta, dan mereka akan menagih kembali Rp50 juta kepada klien.<\/p>\n\n\n\n Metode reimbursement <\/i>ini berpengaruh pada perhitungan PPh 23, karena pajak hanya dipotong dari biaya jasa forwarder<\/i>-nya saja, bukan dari biaya transportasi yang ditagihkan kembali. Syaratnya, forwarder <\/i>harus punya dokumen pendukung yang lengkap, seperti invoice <\/i>dari pihak ketiga (shipping line<\/i>), bukti pembayaran ke mereka, dan rincian tagihan ke klien yang memisahkan pos reimbursement <\/i>dan service fee.<\/i><\/p>\n\n\n\n Berbeda halnya dengan metode ini, karena forwarder <\/i>akan menagihkan seluruh biaya dalam satu invoice <\/i>sebagai paket jasa. Biaya pelayaran, trucking, <\/i>dan komponen lainnya tergabung dalam satu harga jasa yang telah mereka tentukan di awal.<\/p>\n\n\n\n Pada metode ini, nilai tagihan biasanya menjadi dasar pengenaan PPN sekaligus dasar pemotongan PPh 23 oleh klien, tergantung struktur kontrak dan rincian biayanya.<\/p>\n\n\n\n Agar lebih mudah mengingat perbedaan keduanya, Anda bisa melihat perbandingannya pada tabel di bawah ini:<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n\n
\n
Jenis dan Tarif Pajak yang Berlaku<\/b><\/h2>\n\n\n\n
![\"Aturan](\"https:\/\/www.forwarder.ai\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/perpajakan-freight-forwarding2_13_11zon-1024x576.webp\")
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<\/b><\/h3>\n\n\n\n
2. PPh Pasal 23<\/b><\/h3>\n\n\n\n
Aspek Pajak Dalam Praktik <\/b>Freight Forwarding<\/i><\/b><\/h2>\n\n\n\n
1. Metode <\/b>Reimbursement<\/i><\/b><\/h3>\n\n\n\n
2. Metode <\/b>Reinvoicing<\/i><\/b><\/h3>\n\n\n\n